• November 25, 2023
gibran rakabuming

Anggap Kebebasan di Indonesia Tak Dibatasi, Gibran: Enggak Didatangi Tukang Bakso, Kan?

Calon wakil presiden no urut 2, Gibran Rakabuming, menganggap bahwa kebebasan berbicara di Indonesia sepanjang ini tidak dulu dibatasi, selain itu kami juga akan membahas tentang permainan di situs online yang ada di link https://wisatakampungblekok.com/.

Hal ini ia sampaikan ketika menanggapi kecemasan “influencer” di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (24/11/2023), mengenai ancaman terhadap kritik yang disuarakan lewat sarana sosial.

“Sejauh ini kebebasan di negara kita enggak dulu terkungkung, dibatas-batasi atau apa, tapi kecuali anda keliru ngomong atau keliru posting anda tentu di-bully. Itu di luar kapasitas kami,” kata Gibran dalam acara temu influencer se-Makassar.

“Yang kalian katakan tadi enggak dulu terjadi kan? Intimidasi, apa pun itu, enggak dulu terjadi kan? Ya diteruskan saja,” ucapnya.

Sebelumnya, keliru satu influencer melontarkan pertanyaan mengenai, apakah wajar sekiranya seseorang bersama banyak pengikut di sarana sosial menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

Influencer itu jadi risau terhadap ancaman-ancaman yang barangkali timbul gara-gara kritik tersebut.

Gibran lalu menanyakan balik perihal pengalaman si penanya soal ancaman yang ia maksud.

“Ada enggak (ancaman)?” tanya putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Si penanya lantas menjawab, sejauh ini, tak dulu tersedia ancaman yang ia takuti terjadi kepada dirinya.

Namun, ia menyinggung masalah seorang influencer Lampung, Bima Yudho Saputro, yang justru dilaporkan ke penegak hukum gara-gara mengkritik jalur rusak di daerahnya.

“Enggak dulu terjadi di Makassar kan?” tanya Gibran.

Baca juga:

PNS Pemkab Padang Pariaman Sodomi 6 Anak

Anies, Prabowo, dan Ganjar Ajak Anak Muda Tidak Golput di Pilpres Mendatang

“Lho kan enggak ada. Enggak dulu dibatasi kan? Kalau posting suatu hal enggak dulu diintimidasi kan? Enggak dulu didatangi (intel yang menyamar) tukang bakso atau apa kan? Ya sudah itu namanya kebebasan,” kata dia.

Si penanya lantas memastikan bahwa dirinya jadi was-was. Namun, Gibran kembali menepis rasa was-was itu.

Ia menyinggung pengakuan influencer sebelumnya, Bobo, yang mengaku mengkritik pemerintah dan PLN setempat gara-gara Makassar dilanda mati listrik belasan jam belakangan ini.

“Itu tadi si Bobo menyuarakan listrik mati, enggak apa-apa kan Bobo? Rumah anda enggak didatangi orang kan? Orang PLN enggak singgah konsisten marah atau apa? Enggak didatangi tukang bakso kan? Lah, ya sudah,” ujar Gibran.

“Saya rasa aman kok. Silakan menyuarakan kritiknya, evaluasinya, kekurangan-kekurangan berasal dari pemerintah, komplain-komplain apa,” pungkas Wali Kota Solo itu.

Sementara itu, pemerintah sudah mengakui bahwa Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 perihal Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebenarnya punya kandungan potensi multitafsir dan kriminalisasi terhadap warga negara.

Pemerintah lantas setuju merevisi secara terbatas 4 pasal di dalamnya, yang waktu ini masih diproses.

Akan tetapi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempertanyakan dasar pemerintah yang hanya merevisi empat pasal UU ITE itu, yakni pasal 27, 28, 29, dan 36.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandrayati Moniaga dalam info tercantum yang diterima, Rabu (16/6/2021), menyebut sumber pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak hanya terdapat terhadap keempat pasal tersebut.

Dalam kajiannya, setidaknya terkandung sederet pasal lainnya dalam UU ITE yang sepanjang ini jadi permasalahan.

Antara lain, Pasal 26 ayat 3 mengenai penghapusan informasi, Pasal 40 ayat 2A dan 2B mengenai pencegahan penyebarluasan dan kewenangan pemerintah memutus akses, Pasal 43 ayat 3 dan 6 mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.

Menurutnya, revisi terbatas terhadap empat pasal UU ITE bukan jadi solusi atas ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Terlebih, revisi tersebut termasuk sejalan bersama rencana penambahan Pasal 45C di dalam UU ITE yang berpotensi jadi ancaman baru bagi masyarakat.

“Penambahan pasal baru yakni Pasal 45C yang mengadopsiketentuan ketentuan perundangan-undangan tahun 1946 sudah tidak relevan bersama situasi kekinian supaya jadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia di ruang digital,” tegas Sandrayati.

Ia menambahkan, terhadap dasarnya Komnas HAM membantu cara pemerintah yang bakal merevisi terbatas UU ITE fungsi menghormati, melindungi, dan mencukupi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kendati demikian, revisi tersebut mestinya selalu tekankan komitmen HAM.

“Revisi tersebut mestinya tekankan prinsip-prinsip HAM gara-gara semua kebijakan harus mengadopsi prinsip-prinsip dan norma HAM,” imbuh Sandrayati.

Sebelumnya, pemerintah memastikan bakal merevisi empat pasal UU ITE sesudah mendapat persetujuan berasal dari Presiden Joko Widodo.

Keempat pasal yang bakal direvisi meliputi Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Perbaikan ini termasuk satu paket bersama penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni pasal 45C.