• November 19, 2023
netralisasi menjelang pemilu

Kampanye Belum Mulai tapi Baliho Sudah Ada di Mana-mana

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengkritik soal alat peraga kampanye (APK) peserta pemilihan umum (pemilu) yang saat ini sudah terpasang di banyak tempat. APK berupa spanduk dan baliho tersebut dipasang sebelum masa kampanye pemilu dimulai.

“Kampanye itu kan belum boleh dilakukan, tapi kita lihat saja, pemasangan spanduk, baliho, pertemuan terbatas, pertemuan yang melibatkan banyak orang, iklan di media televisi sudah tak bisa dibendung,”¬†ujar Fadli dalam diskusi membahas netralitas dalam¬†Pemilu 2024 yang digelar di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Fadli pun menyayangkan hal tersebut. Sebab, para peserta pemilu seharusnya mengetahui aturan pemilu.”Kalau bicara langkah-langkah pencegahan, kita sebenarnya lebih berharap kepada si peserta pemilu sendiri, yang secara sadar tahu rule of game dan batasan-batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tapi kan sepertinya itu tidak terjadi,” kata dia.

Selain itu, Fadli menyayangkan tidak tegasnya sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi pemilu.

“Apa langkah pencegahan dari stakeholder terkait dengan itu? Enggak Ada. KPU kita tak dengar suaranya, Bawaslu apalagi. Dan ini yang ternyata kalau kita berharap pada pencegahan, sudah bisa dibilang gagal ini langkah langkah pencegahan (pelanggaran) untuk pemilu,” tutur dia. Karena itu, Fadli berharap masyarakat memperkuat pengawasan terhadap para peserta pemilu dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Saya semakin yakin bahwa pengawasan, pemantauan, dan partisipasi dari civil society harus semakin diperkuat. Pemantau pemilu, media massa, harus lebih kuat untuk menginformasikan dan melihat dari dekat setiap fenomena penyelenggara pemilu,” lanjut Fadli.

Diketahui, jadwal Pemilu 2024 telah diaatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, masa kampanye dijadwalkan akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Baca Juga : Balap Dayung Solu Bolon Di Danau Toba Meriahkan Kejuaran Jetski Tingkat Dunia

Pada masa kampanye ini, peserta pemilu diperbolehkan mengadakan pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan media sosial. Selanjutnya, masa tenang kampanye akan berlangsung pada 11-15 Februari 2024. Pasa masa tenang ini, para calon tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan kampanye apa pun.

Soal Netralitas Pemilu

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, integritas aparat pemerintah menjadi tantangan pada Pemilu 2024. Menurut dia, aparat diminta netral di depan publik, tetapi di belakang layar justru tidak netral.

“Ada tantangan integritas dari aparat pemerintah yang kemudian kalau kita lihat, semakin hari, di depan publik itu diminta buat netral, tapi di belakang mengerjakan sebaliknya,” kata Fadli dalam diskusi membahas netralitas dalam Pemilu 2024 di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Fadli berpendapat, aparat pemerintah sebenarnya tidak perlu sering-sering menyampaikan netralitasnya di hadapan publik. Hal yang lebih penting justru membuktikan langsung bagaimana aparat benar-benar bersikap netral serta tidak berbuat curang. “Untuk apa kemudian berulang kali bilang netral, tidak akan berpihak, di depan publik, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas yang tidak ter-cover atau tidak terpublikasikan di ruang publik itu sebaliknya. Nah ini yang menjadi khawatir,” tutur Fadli.

Selain aparat negara, lanjut dia, tantangan lain juga dihadapi penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tampak membiarkan dugaan pelanggaran dalam pemilu.

Menurut Fadli, KPU terlihat inkonsisten dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal pencalonan perempuan dan mantan narapidana korupsi serta pencalonan presiden dan wakil presiden yang awalnya belum cukup umur.

“Ini berbeda perlakuan KPU. Makanya banyak gugatan ke Bawaslu, lalu ada laporan ke DKPP dan macam-macam. Ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan, karena seharusnya penyelenggara pemilu keenam pasca-reformasi, mestinya konsolidasi demokrasi kita jauh lebih matang dan kuat,” ungkap Fadli.

“Penyelenggara pemilu harus lebih profesional karena kan mandiri. Nah malah di pemilu keenam ini yang terjadi sebaliknya. Terkesan seolah-olah penyelenggara pemilunya mandiri, aparatnya profesional, tapi yang menjadi malah pengkooptasian (kerja sama dengan peserta pemilu) yang menjadi semakin luar biasa,” tambah dia.