• Februari 14, 2024

Kemenhub Menghadirkan Layanan Transportasi Publik yang Terjangkau

Kementerian Perhubungan berkomitmen menghadirkan fasilitas transportasi publik bersama dengan tarif yang terjangkau lewat program subsidi perintis dan kewajiban layanan publik/public layanan obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi. Program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan.

“Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau. Karena lebih dari satu biaya operasional berasal dari operator transportasi sudah dibayarkan oleh pemerintah,” ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Jumat (26/1).

Adita mengatakan, masih banyak tempat di Indonesia yang memerlukan dukungan fasilitas transportasi publik yang terjangkau, untuk membuka keterisolasian wilayah dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang/logistik.

“Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya yakni untuk tingkatkan taraf hidup dan kekuatan membeli masyarakat, merawat kestabilan ekonomi dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antar wilayah,” ujarnya.

Sejumlah program subsidi dan PSO yang dilaksanakan hingga selagi ini di daftar sbobet sektor darat yaitu: subsidi keperintisan angkutan jalan di 332 trayek, subsidi perintis angkutan barang di 6 lintasan, subsidi angkutan antar moda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek, subsidi angkutan perkotaan/Buy The Service (BTS) di 11 kota, subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan, dan long distance ferry di 2 lintasan.

Kemudian di sektor laut yaitu: subsidi kapal perintis di 116 trayek, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek, subsidi kapal ternak di 6 trayek, subsidi kapal rede di 16 trayek, serta PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek.

Sementara di sektor udara yaitu: subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, subsidi angkutan udara perintis kargo di 41 rute, dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum.

Lalu di sektor perkeretaapian yaitu: subsidi fasilitas kereta api perintis di 5 wilayah yakni di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh, serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.

“Harapan kami makin banyak tempat yang tadinya dilayani angkutan perintis mampu naik kelas menjadi komersial. Sehingga alokasi anggaran subsidinya mampu dialihkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan,” tutur Adita.

Seiring bersama dengan meningkatnya keperluan masyarakat dapat layanan transportasi, kuantitas alokasi anggaran subsidi dan PSO tetap mengalami peningkatan berasal dari th. ke tahun. Pada th. 2023, keseluruhan alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di seluruh moda sebesar Rp. 9,1 Triliun. Sedangkan terhadap th. 2024, keseluruhan alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di seluruh moda sebesar Rp. 12,2 Triliun.