Metode perekonomian neoliberal yang mengakibatkan kerugian bagi kekuatan kerja dan meningkatnya kesenjangan, serta cara produksi linier “take, make, use, and dispose” yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca tak lagi relevan bagi kehidupan manusia di era krisis iklim dan krisis kemanusiaan dikala ini.
Tahun 2008, Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme (UNEP) Achim Steiner meluncurkan konsep Global Green New Deal sebagai respon terhadap krisis keuangan pada tahun 2008. Peluncuran konsep ini bertujuan untuk menghasilkan lapangan kerja industri hijau, sehingga meningkatkan perekonomian dunia sekaligus mengatur perubahan iklim. Namun ternyata perekonomian biru, oranye, ungu, dan kuning secara bersama-sama memiliki peluang lebih besar untuk membangun kembali perekonomian yang berketahanan, inklusif, dan lebih adil. Dan hal ini paralel dengan the quadrennial comprehensive policy review (QCPR) tahun 2020 dikala negara-negara anggota mengajukan terhadap PBB supaya upaya yang dijalankan sesuai dengan konteks tempat negara hal yang demikian beroperasi.
Kesadaran bahwa cara ekonomi, kesehatan, dan politik adalah sesuatu yang terhubung memunculkan solidaritas internasional. Negara-negara maju yang notabene menjadi penghasil emisi karbon tertinggi dan telah lewat berbagai fase pembangunan memiliki tugas untuk menyokong negara-negara berkembang. Negara berkembang yang aspek infrastrukturnya baru dalam pengerjaan pembangunan didorong untuk menerapkan ekonomi sirkular. Jikalau slot bet kecil negara maju wajib lewat fase merusak lingkungan untuk menempuh kestabilan ekonomi, karenanya wajib negara berkembang bisa langsung akselerasi ke cara ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan.
Ekonomi Hijau
Ekonomi hijau (Green Economy) adalah konsep ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat yang disertai dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Istilah ekonomi hijau pertama kali dicetuskan dalam laporan “Blueprint for a Green Economy” dari sekelompok ekonom yang ditujukan terhadap pemerintah Inggris tahun 1989 supaya memastikan konsep pembangunan berkelanjutan.
UN Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi yang rendah karbon, efisiensi sumber kekuatan, dan inklusif secara sosial. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi kekuatan dan sumber kekuatan, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Sumber kekuatan alam dilihat sebagai aset penting dan sumber kekuatan publik utamanya bagi masyarakat miskin yang mata pencahariannya bertumpu pada sumber kekuatan alam. Oleh karena itu, penggunaan ekonomi hijau memiliki pengaruh positif bagi kehidupan sosial yang inklusif.
Ekonomi hijau adalah konsep payung yang menaungi konsep Ekonomi Sirkular dan Bioekonomi. Secara khusus, Ekonomi Sirkular dan Bioekonomi berfokus pada sumber kekuatan, sedangkan pada prinsipnya Ekonomi Hijau mengakui peran yang mendasari segala pengerjaan ekologi.