• Maret 20, 2024

KPK Bakal Telaah Laporan JATAM soal Bahlil

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi berkenaan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia atas dugaan korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

KPK mengaku bakal menelaah laporan yang dibuat oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) tersebut.

Pimpinan telah minta Dumas (Pengaduan Masyarakat) untuk melakukan telaahan atas Info yang disampaikan masyarakat,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kepada wartawan, Selasa 19 Maret 2024.

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahlil dilaporkan atas dugaan korupsi dalam penerbitan Izin Usaha sbobet88 bola Pertambangan (IUP), di mana JATM menduga adanya permainan dalam terhubung dan menutup tambang pada periode 2021-2023.

“Keputusan pencabutan izin tambang oleh Menteri Bahlil yang dikira penuh koruptif, beruntung diri, group dan orang lain, serta merugikan perekonomian negara,” kata Kepala Divisi Hukum JATAM, Muhammad Jamil di gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/3/2024).

Dalam aduannya ke KPK, disebutkan Bahlil disangkakan melakukan prilaku koruptif berwujud dugaan penerimaan suap, penerimaan gratifikasi atau pemerasan.

“Yang dilaporkan deliknya itu, pertama memang kita lebih ke suap ya, karena tersedia deal-deal-an kan, konsepsinya suap atau pemerasan itu tersedia hasil, sesudah berjalan proses. Nah itu suap atau pemerasan dan gratifikasi terkecuali diundang-undang KPK itu gratifikasi termasuk anggota dari suap,” ucap dia.

Dalam sebagian bukti yang dilampirkan berwujud dokumen, salah satunya ikhwal aliran dana sumbangan dana kampanye dari sejumlah jaringan perusahaan yang terhubung dengan Bahlil.

Selain itu terkandung daftar perakaran di pengadilan perihal sengketa izin bisnis jadi yang sempat dicabut oleh Bahlil.

“Kami catat 128 perusahan dalam rentang sementara 2022-2024. Tapi perusahaan yang dicabut (Bahlil) menang dalam pengadilan nyaris di atas 50 persen,” bebernya.

Tanggapan Menteri Bahlil
Menanggapi bakal hal tersebut, Bahlil menanggapinya dengan enjoy dengan ketidaktahuan dirinya bakal dilaporkan ke Komisi Antirasuah.

“Oh aku enggak tahu, aku enggak tahu, aku belom tahu,” kata Bahlil sementara menyambangi Bareskrim Mabes Polri, Selasa (19/3/2024).

Dirinya bahkan enggan banyak memberi tambahan komentar bakal laporan dengan dugaan rasuah itu.

Sebelumnya, Bahlil mengemukakan alasannya sambangi Bareskrim Polri. Dia menuturkan, mendambakan menempuh upaya hukum imbas namanya dicatut dalam isu dugaan pungutan liar (pungli) izin bisnis pertambangan (IUP).

Menurutnya, upaya hukum perlu dilakukan sebagai bukti keseriusan untuk meluruskan isu yang beredar. Karena, isu itu dianggap Bahlil telah merugikan nama baiknya.

“Hari ini saya, sebagai wujud keseriusan saya, untuk merasa dirugikan nama baik saya. Jadi, aku minta untuk dilakukan proses secara hukum,” kata Bahlil kepada awak media, Selasa (19/3/2024).

Alasan Bahlil ke Polri
Dia menuturkan, adanya proses hukum ini mampu menjadi sebuah pembuktian atas pemberitaan dari Tempo yang mengkaji dugaan permainan jajaran Kementerian BKPM yang mencatut namanya untuk izin tambang.

“Kemarin, dari Dewan Pers telah menjatuhkan hukuman (dikoreksi) memberi tambahan panduan kepada Tempo untuk berharap maaf dan memberi tambahan hak jawab karena melanggar pasal 1,” tuturnya.

“Transparan saja, menjadi sebagai wujud kebijakan dan keseriusan aku dalam pro-aktif untuk melakukan proses apa yang diinformasikan kemarin di Tempo,” jadi dia.

Meski demikian, Bahlil memastikan kedatanganya ke Bareskrim Polri bukan untuk mengadukan Tempo. Melainkan mengadukan pihak yang disebut mencatut namanya dalam izin tambang sebagaimana isu beredar.

“Tapi, aku tidak mengadu Temponya ya, tidak. Saya mengadu adalah orang orang yang mencatut nama baik aku untuk berharap sesuatu. Jadi, biar tidak tersedia Info simpang siur. Harus kita luruskan Info ini,” tuturnya.